Software Bajakan.

Selain ada CD dan DVD yang banyak dibajak, ada juga software komputer. Fungsinya pun sama seperti software komputer pada umumnya. Memang sudah tidak asing lagi jika mendengar kata “Bajakan” di Indonesia. Tapi yang namanya bajakan tentu tidak se-aslinya . Barang bajakan memang tidak ada gunanya. BARANG BAJAKAN SAMA SEKALI TIDAK MENGUNTUNGKAN BELI LAH YANG ASLI. Jika membeli barang bajakan, sama saja kamu mendukung pencurian!! TIDAK MENGHARGAI KARYA ORANG LAIN !! ( diAna ) Undang-Undang Hak Cipta UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 72 ayat 3. cobalah menghargai karya orang lain, jangan membajaknya. Percayalah Barang asli lebih menguntungkan walaupun mahal harganya. Pembajakan di Indonesia memang sudah semakin parah. Pembajakan sama saja kamu mengurangi hasil kerja mereka yang telah membuat suatu karya.

Biasanya pembajakan dilakukan untuk merauk keuntungan. Faktor ekonomi selalu jadi alasan utamanya. Biasanya masyarakat lebih memilih membeli yang bajakan, karna harganya lebih murah. Seharusnya pemerintah lebih peduli terhadap pembajakan. Mau sampai kapan Indonesia di CAP negara pembajak terbesar ??? Mulailah peduli akan maraknya pembajakan.

Ini ada salah satu artikel tentang pembajakn software.

menganggap frekuensi penegakan hukum pembajakan software yang dilakukan di Indonesia sudah cukup. Namun di sisi lain, ada kualitas dan intensitas yang kurang.

Kerisauan itu diungkapkan oleh Donny A. Sheyoputra, perwakilan Business Software Alliance (BSA) di Indonesia di sela-sela konferensi pers BSA di Hotel InterContinental Mid-Plaza, Jakarta, Kamis (24/1/2008). “Kualitas penegakan hukum akan menjadi lebih rendah jika aparatnya tidak didukung dengan pengetahuan yang memadai soal software,” papar Donny.

Menurut Donny, sejauh ini kualitas aparat sudah bagus. Namun ada juga kasus yang salah tangkap akibat kurangnya pengetahuan piranti lunak. “Misalnya, orang pakai Open Source dan freeware dibawa juga,” tutur Donny.

Selain masalah pemahaman dan penegakan hukum yang masih kurang, intensitas penegakan hukum menurut Donny belum merata. Maksudnya, di tempat tertentu ada yang belum terjamah. “Pernah nggak dengar di Papua ada sweeping? Loh, ini jangan dilihat daerahnya dong, tapi lihat sektor industri,” ujar Donny.

Di sisi lain, Ansori Sinungan, Direktur Hak Cipta Depkumham, mengatakan pemerintah dan pihak berwajib sudah cukup gencar melakukan sweeping di daerah. “Kami juga telah mengirimkan surat ke pusat perbelanjaan dan perkantoran untuk mengimbau mereka tidak menggunakan bajakan,” tambahnya.

Secara hukum, ujar Ansori, kasus pembajakan piranti lunak tidak dilihat dari pidana saja. Hukum administrasi, seperti sanksi berupa pencabutan izin usaha, juga akan diterapkan oleh pihak berwajib.